Pemprov Riau Berupaya Bebaskan Lahan Simpang Empat Panam

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih mengupayakan pembebasan lahan di Simpang Empat Panam untuk proyek fly over, agar sesuai dengan harga kesepakatan.

Sekdaprov Riau SF Hariyanto menegaskan dirinya telah memerintahkan Dinas PUPR PKPP Riau untuk segera menggelar rapat, membahas masalah ganti rugi lahan di kawasan itu.

“Saya sudah minta ke PUPR untuk segera dirapatkan lagi mengenai masalah ganti rugi pembebasan lahannya untuk simpang empat panam. Sebisa mungkin harganya sesuai kesepakatanlah,” kata Sekda saat ditemui di Kantor Gubernur Riau, Senin (7/8/2023).

Simpang empat panam rencananya akan dibangun fly over untuk mengatasi masalah kemacetan di kawasan itu yang diprediksi semakin meningkat jika jalan tol Sumbar-Riau beroperasi.

Dari informasi yang diterima, warga yang tanahnya masuk dalam area pembebasan lahan untuk pelebaran jalan menetapkan harga tinggi, meskipun sejauh ini belum ada kesepakatan harga.

Sekdaprov Riau menyebut, untuk pembangunan fisik fly over akan dibangun oleh pemerintah pusat melalui APBN, sedangkan untuk pembebasan lahan tanggungjawab Pemprov Riau menggunakan APBD.

Namun, demikian SF Hariyanto memastikan sejauh ini tak ada kendala yang dihadapi dalam penyusunan tahapan pembebasan lahan di Simpang Empat Panam. Namun demikian, kata dia, Pemprov Riau melalui PUPR masih harus melakukan rapat lanjutan.

“Yang pasti rencana pembangunan dan pembebasan lahan itu akan tetap dilanjutkan dan pembangunan akan dimulai 2024. Kita kan sama sama tahu bahwa simpang itu macet, makanya pembangunan fly over hari dilakukan. Sampai saat ini memang belum ada kesepakatan Harga,” tutupnya.