Perkuat Tata Kelola Keuangan, Kanwil DJP Riau bersama Kodam Tuanku Tambusai Sosialisasi Coretax

Kodam XIX/Tuanku Tambusai bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Aplikasi Coretax, Senin (8/12/2025) di Aula Makodam XIX/Tuanku Tambusai. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antarlembaga dalam mendukung transformasi administrasi perpajakan serta penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Kegiatan sosialisasi tersebut dibuka oleh Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.AP., M.M., CHRMP, yang diwakili oleh Kasdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan, S.E., M.M. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kanwil DJP Riau, Ardiyanto Basuki, beserta jajaran pejabat dan narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam sambutannya, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai menegaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi Aplikasi Coretax memiliki nilai strategis bagi organisasi TNI Angkatan Darat, khususnya di lingkungan Kodam XIX/Tuanku Tambusai. Menurut Pangdam, implementasi Coretax mendukung peningkatan tata kelola organisasi melalui penguatan akuntabilitas keuangan dan kepatuhan pelaporan perpajakan satuan.

Pangdam juga menyampaikan bahwa Aplikasi Coretax memberikan kemudahan dalam proses pencatatan, perhitungan, dan pelaporan pajak yang lebih cepat, akurat, serta terintegrasi. Dengan sistem yang terhubung secara digital, potensi kesalahan administrasi dapat diminimalkan sekaligus memperkuat fungsi pengawasan internal. Oleh karena itu, seluruh satuan di jajaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai diharapkan mampu melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia turut menekankan kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan sungguh-sungguh, memahami setiap tahapan teknis yang disampaikan narasumber, serta mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Sosialisasi ini diikuti oleh 232 peserta yang terdiri atas para Pejabat Utama Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Kepala Badan Pelaksana Kodam, para Komandan Satuan, serta prajurit di jajaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai. Tingginya jumlah peserta dan keterlibatan langsung pimpinan satuan mencerminkan komitmen kuat Kodam XIX/Tuanku Tambusai dalam mendukung tertib administrasi, transparansi, serta pengelolaan keuangan negara yang profesional dan akuntabel.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Riau Ardiyanto Basuki dalam sambutannya menyampaikan bahwa Aplikasi Coretax merupakan bagian dari agenda besar transformasi administrasi perpajakan nasional yang sedang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Transformasi ini bertujuan untuk membangun sistem perpajakan yang lebih modern, terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kepatuhan serta pelayanan yang lebih baik bagi wajib pajak.

Ardiyanto Basuki juga mengapresiasi sinergi dan kerja sama yang telah terjalin dengan Kodam XIX/Tuanku Tambusai. Menurutnya, kolaborasi antara DJP dan institusi TNI menjadi contoh nyata bagaimana transformasi sistem administrasi negara membutuhkan dukungan lintas sektor. Ia berharap melalui pemahaman yang komprehensif terhadap Coretax, seluruh jajaran Kodam dapat menjalankan administrasi perpajakan dan keuangan secara lebih efisien, tertib, dan sesuai regulasi.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, para peserta juga memperoleh bimbingan teknis langsung dari narasumber DJP terkait mekanisme perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta pertanggungjawaban keuangan berbasis Coretax. Materi yang disampaikan mencakup aspek teknis penggunaan aplikasi hingga pemahaman kebijakan dan regulasi perpajakan terbaru yang relevan dengan tugas satuan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan implementasi Aplikasi Coretax di lingkungan Kodam XIX/Tuanku Tambusai dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Penguatan pemahaman dan penerapan sistem ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, memperkuat pengawasan internal, meminimalkan kesalahan administrasi, serta mendukung prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.