Perkuat Pasokan Cabai dan Bawang, TPID Riau Perluas Kerjasama ke Jawa
PEKANBARU - Kantor Perwakilan Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi n strategis dalam memperkuat pasokan pangan dengan memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) ke Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, yang menjadi salah satu sentra penghasil komoditas pangan.
Kerjasama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman jual-beli secara business to business (B2B) untuk komoditas aneka cabai dan bawang merah belum lama ini di Yogyakarta. Penandatanganan tersebut disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Dr Syahrial Abdi AP MSi, Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau Panji Achmad, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Yogyakarta Hermanto, Kepala Perwakilan BI Tegal Bimala, dan Kepala Divisi KPwBI Provinsi Jawa Tengah Wahyu Dewanti.
Kerjasama ini cukup luas dengan melibatkan 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan 3 Pemerintah Provinsi sekaligus. Selain itu, KAD yang dilakukan melibatkan 7 Kelompok Tani, yaitu.
Kerja sama ini melibatkan empat Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan tiga pemerintah provinsi. Selain itu, KAD juga melibatkan tujuh kelompok tani, yakni Kelompok Tani Sidodadi (Kab. Kulonprogo), Kelompok Tani Gisik Pranaji (Kab. Kulonprogo), Koperasi Pemasaran Petani Holtikultura Puncak Merapi (Kab. Sleman), Koperasi Jasa Pancarga Tani Gemilang (Kab. Magelang), Kelompok Tani Sidomakmur (Kab. Brebes), Koperasi Desa Merah Putih Sidamulya (Kab. Brebes), serta PT. Sinergi Brebes Inovatif (Kab. Brebes).
3 pembeli dari Provinsi Riau yaitu BUMD Pangan PT Riau Pangan Bertuah, PT Sarana Pangan Madani Pekanbaru, dan Koperasi Propas Syariah Pekanbaru. Beberapa Kelompok Tani yang terlibat tersebut juga merupakan National Champion Cabai dan Bawang Merah yang merupakan mitra strategis Kementerian Pertanian RI.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Dr Syahrial Abdi mengucapkan apresiasi atas dukungan Bank Indonesia yang secara konsisten menjadi think tank TPID dan proaktif memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif kepada Pemerintah Daerah. Adapun n KAD ke daerah Jawa ini merupakan salah satu bentuk mitigasi risiko keberlangsungan pasokan pangan yang dapat terhambat karena kondisi bencana mitra KAD yang sebelumnya telah terjalin seperti dengan Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau mengapresiasi Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Dikatakan Panji,? bahwa KAD merupakan salah satu strategic program dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) atau yang dulu dikenal sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Melalui semangat kebersamaan dan optimisme, inflasi di Riau diharapkan tetap terjaga dalam rentang sasaran, termasuk saat menghadapi periode bulan suci Ramadan dan Idul Fitri.
KAD yang dilakukan ini sejalan dengan karakteristik wilayah Riau yang produksi komoditas pangan strategisnya relatif terbatas. Kondisi ini berdampak pada stabilitas harga komoditas beras, aneka cabai, dan bawang merah yang dipengaruhi oleh pasokan wilayah sekitar, khususnya Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
"Bahwa kesinambungan pasokan pangan ini perlu menjadi perhatian, terutama saat terjadi bencana hidrometeorologi seperti yang dialami wilayah Sumatera pada akhir tahun 2025 yang membuat inflasi Riau naik menjadi 1,21% (mtm), meskipun bencana tidak terjadi secara langsung di Riau," kata Panji.
Berita Lainnya +INDEKS
OJK Dorong Working Group Percepat Pembiayaan UMKM
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan sinergi lintas kementerian/lembaga dan industri .
OJK Perkuat Sinergi Pembiayaan untuk Dorong UMKM Naik Kelas
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan industri jasa k.
SNLIK 2026 Libatkan 75.000 Responden, Jangkau Seluruh Kabupaten/Kota
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 memiliki cakupan jauh lebih luas diban.
Literasi Keuangan Naik, OJK Ingatkan Tantangan Perlindungan Konsumen
Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terus meningkat. Hasil Survei Nasional.
OJK Riau Dorong 350 Siswa Sekolah Rakyat Melek Finansial
PEKANBARU - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau menanamkan literasi keuangan sejak bangku .
OJK: Delapan Perusahaan Pembiayaan dan Tujuh Pindar Belum Penuhi Modal Minimum
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masih terdapat delapan perusahaan pembiayaan dan tujuh peny.







