Fraksi PAN Minta Pemko Pekanbaru Beri Masyarakat Bantuan PPKM

PEKANBARU - Selama Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 banyak masyarakat yang mengeluh.
Keluhan masyarakat karena tidak adanya bantuan yang diberikan oleh Pemko Pekanbaru kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, sementara selama PPKM-kan kegiatan masyarakat dibatasi.
Menanggapi hal ini, anggota DPRD Pekanbaru Fraksi PAN, Roni Pasla mengatakan "seharusnya ada bantuan untuk masyarakat. Karena dengan bantuan kita bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah kita batasi pergerakannya," Roni Pasla, Senin (9/8/2021).
Roni juga tidak menampik bahwa untuk saat ini, keuangan di Pemko Pekanbaru sangat minim.
"Kita tahu saat ini memang keuangan Pemko sedang minum. Tetapi kalau seandainya PPKM Level 4 nantinya diperpanjang lagi, Pemko wajib menyiapkan apa yang dibutuhkan masyarakat termasuk bantuan," sebutnya.
"Karena bantuan ini yang bisa kita harapkan untuk bisa membatasi gerak masyarakat untuk tidak beraktifitas diluar selama PPKM. Dan kalau tidak ada bantuan, PPKM yang kita harapkan bisa untuk menurunkan kasus positif Covid-19 tidak akan bisa berjalan lancar," tegasnya.
Ia menjelaskan, kalau Pemko Pekanbaru tidak ada uang maka cari solusi tidak bisa bilang tidak ada uang begitu saja. "Apakah kita minta bantuan ke Provinsi atau minta bantu Pusat," katanya.
Disisi lain, Roni sangat menyayangkan angka kasus terkonfirmasi Covid-19 di Riau, khususnya di Pekanbaru masih tetap tinggi walaupun Pekanbaru telah melaksanakan PPKM Level 4 selama dua minggu.
"Kita sangat sayangkan ini, bahkan kalau kita lihat DKI Jakarta angka kasus positifnya bisa turun karena adanya PPKM Level 4 ini karena DKI Jakarta ada memberikan bantuan PPKM kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga patuh dan bisa membatasi geraknya. Tetapi untuk Pekanbaru, hal ini yang tidak dilakukan," tutupnya.
Berita Lainnya +INDEKS
Hingga September, Satgas Gakkum DLHK Pekanbaru Tindak Sejumlah Pelanggaran
PEKANBARU - Satuan tugas Penegakkan Hukum (Satgas Gakkum) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (.
DJP, DJPK, dan Pemko Pekanbaru Sepakat Optimalkan Penerimaan Pajak
PEKANBARU - Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan.
Satgas PHK Riau Resmi Dibentuk
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hu.
Izin Bar Diskotek HW Live House Pekanbaru Dicabut
PEKANBARU - Izin Bar PT Pekanbaru Sayap Berjaya (HW Live House) di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru.
Walikota Agung Pastikan Pemko Respon Cepat Keluhan Warga
PEKANBARU - Walikota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM, memastikan bahwa pemerintah kota setempat a.
Komunitas Angkutan Sampah Pekanbaru Keluhkan Cara Kerja LPS Tak Sesuai, Ini Kata DLHK
PEKANBARU - Pekerja armada angkutan sampah yang tergabung dalam komunitas Angkutan Sampah Pekanba.