Utang Negara Tembus Rp6.554 Triliun, Sri Mulyani Optimis Bisa Bayar Lewat Pajak

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin bisa membayar utang pemerintah yang sudah menumpuk. Apalagi akibat tekanan pandemi Covid-19, utang pemerintah naik tajam dalam satu tahun terakhir.

Hingga akhir Juni 2021, utang pemerintah tercatat Rp6.554,56 triliun atau 41,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 
Utang ini terdiri dari SBN Rp5.711,79 triliun dan pinjaman baik dalam dan luar negeri sebesar Rp842,76 triliun.

"Saat kita menghadapi pandemi dan penerimaan negara kita merosot, kita mengalami defisit dan berutang. Namun kita yakin bisa membayar lagi apabila penerimaan pajak bisa dikumpulkan," ujarnya dalam acara Pajak Bertutur, Rabu (25/8/2021).

Menurutnya, salah satu langkah untuk kembali mendorong penerimaan pajak sekaligus tetap menangani dampak dari pandemi adalah melalui reformasi perpajakan. Reformasi untuk memperbaiki dari sisi administrasi dan juga teknologinya.

Selain itu, reformasi pajak juga dilakukan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Di mana pelaku pajak terutama pejabatnya yang nakal akan diperbaiki.

"Tugas kami untuk terus melakukan reformasi di bidang perpajakan. Kami memperbaiki di bidang administrasi nya, melakukan perbaikan di bidang sumber daya manusia, organisasi bahkan juga kalau ada pejabat atau petugas pajak yang nakal adalah kewajiban kita untuk terus melakukan koreksi karena pajak identik dengan kepercayaan masyarakat kepada negara," kata dia.

Reformasi perpajakan lainnya juga akan dilakukan melalui edukasi mengenai betapa pentingnya pajak kepada masyarakat, terutama anak muda. Bahkan ia menilai sangat perlu pendidikan pajak bisa diberikan di sekolah-sekolah agar masyarakat belajar pentingnya pajak sejak dini.

"Edukasi, sosialisasi pemahaman mengenai pajak harus dilakukan bahkan sejak dini. Seharusnya pendidikan mengenai ketatanegaraan kewarganegaraan atau kecintaan terhadap negara kita sendiri harus dalam satu nafas dengan kewajiban untuk membayar pajak, karena itu adalah bentuk bernegara yang paling konsisten dan paling mampu untuk menjaga kepentingan bersama," tegasnya.