Ternyata Cuma Segini Orang RI Patuhi Pajak, Kamu Termasuk

Jakarta - Tingkat kepatuhan pajak orang Indonesia masih sangat rendah. Hal ini juga yang menjadi alasan pemerintah untuk mengulangi kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty.

Bahkan orang Indonesia yang taat melakukan kewajiban perpajakannya tidak banyak berubah bahkan sejak tahun 2015 lalu. Artinya, dalam enam tahun terakhir masyarakat yang membayar pajak hanya itu-itu saja.

Hal ini terlihat dari rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang tidak bertambah signifikan sejak 2015 lalu.

Dari dokumen yang dikutip CNBC Indonesia, rasio kepatuhan pajak meningkat tipis. Padahal jumlah masyarakat yang bekerja dan menjadi wajib pajak terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2015, masyarakat yang taat hanya 10,97 juta dari total wajib pajak sebanyak 18,16 juta. Artinya rasio kepatuhannya hanya mencapai 60%.

Tahun 2016, rasio kepatuhan pelaporan pajak hanya mencapai 61% atau 12,25 juta orang dari total 20,17 Wajib Pajak. Kenaikan rasionya hanya 1% dari 2015.

Sedangkan pada tahun 2017 rasio pajak meningkat cukup besar yakni dari 61% menjadi 73%. Adapun pada tahun 2016-2017 ada program pengampunan pajak (tax amnesty).

Pada 2018 rasio pajak kembali turun menjadi 71% atau yang taat pajak hanya 12,55 juta orang dari total 17,65 juta wajib pajak.

Tahun 2019, rasio pajak naik menjadi 73%, kembali seperti 2017. Jumlah masyarakat yang taat pajak hanya 13,39 juta dari 18,33 juta wajib pajak.

Lalu pada tahun 2020, rasio kepatuhan pajak meningkat kembali menjadi 78%. Namun, jumlah masyarakat yang taat tidak naik signifikan dari tahun sebelumnya.
Pada tahun 2020, jumlah WP yang taat hanya 14,76 juta dari total 19,01 juta WP. Artinya, masih ada sekitar 5 juta WP yang tidak taat.

Kondisi ini yang membawa pemerintah mengulangi pengampunan pajak yang berlangsung selama enam bulan sejak 1 Januari-30 Juni 2022. Tingkat kesadaran masyarakat harus lebih tinggi, ketimbang menyelahkan pemerintah menarik utang.

"Mentalitas emoh utang, ogah bayar pajak itu tidak boleh ada. Jadi kalau nggak mau utang, konsekuensinya bayar pajak. Tapi kalau nggak mau dua-duanya ya bubar republik ini," ujar Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo ., Kamis (4/11/2021).

"Ini pentingnya membangun kesadaran. Dua kaki penting. Sistem pajak adalah otoritas kuat akuntabel kredibel. Kaki satunya kesadaran sukarela bayar pajak. Jadi harus dimaintain dua-duanya," imbuhnya.

Yustinus menjelaskan, pengampunan ini berbeda dari yang sebelumnya, adalah ada pada informasi data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada tax amnesty jilid II pajak tidak memiliki banyak data dan saat ini sudah ada data terutama dari Automatic Exchange of Information (AEoI).

"Bedanya ada pada kondisi akses pajak. Dulu tidak bisa lakukan tindak lanjut dengan mudah karena gatau apa apa. Maka dulu dilakukan rekonsiliasi. Yang ikut siapa ya sekarang boleh ikut. Sekarang bedanya kondisi DJP sudah punya akses informasi," kata dia.

"Jadi sekarang mau ikut, mau jujur dan patuh cepat lambat dilaporkan dan akan diuji validitasnya. Maka dipastikan yang ikut yang mau patuh wajib pajak yang bener," imbuhnya.

Perbedaan kedua adalah pada tarifnya. Tarif di tax amnesty jilid II lebih tinggi daripada sebelumnya. "Tarifnya jauh lebih tinggi sekarang. Meski pun ada yang dulu kececer dan kelupaan dulu bisa ikut yang sekarang tarifnya tetap lebih tinggi," jelasnya.

Kalangan pengusaha mengakui, ide pengampunan pajak atau tax amnesty kembali dilakukan memang karena berbagai alasan. Salah satunya, banyak orang kaya di tanah air masih menyimpang uang di bawah bantal.

Suryadi Sasmita, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin kepada CNBC Indonesia.

"Masih banyak orang-orang kaya terselubung yang taruh di bawah bantal, yang taruhnya di brankas. Dan mereka mulai mau kasih anaknya untuk usaha, kalau dia gak buka sekarang bagaimana bisa memberikan warisan atau hibah ke anak-anaknya, termasuk para pejabat juga," ujarnya.

"Jadi, menurut saya yang akan ikut kebanyakan mungkin menengah, menengah ke bawah mungkin banyak. menengah ke atas juga banyak, tapi bukan atas sekali," kata Suryadi melanjutkan.

Banyak orang Indonesia yang menyimpan kekayaannya di luar negeri. Namun, harta tersebut dalam bentuk investasi bisnis. Oleh karena itu, harta kekayaan kebanyakan pengusaha di luar negeri adalah hasil dari bisnis yang mereka lakukan di luar negeri, bukan sengaja untuk disembunyikan.

"Karena semua pengusaha itu biasanya selalu mencari peluang. Kalau di sana ada peluang, tentu di mengambil peluang di sana," ujarnya.

"Jadi, kalau bilang ada banyak atau tidak, ya banyak. Tapi, bukan berarti itu kekayaan yang hitam (ilegal). Kalau aset (pengusaha nasional) di luar negeri banyak yang putih," tutur Suryadi lagi.

Menurut Suryadi banyak pengusaha yang menyimpan harta kekayaannya di dalam negeri. Namun, tak menutup mata ada juga beberapa pengusaha yang memang sengaja untuk menyimpan di luar negeri ada.

"Kalau saya lihat, terus terang saja banyak kekayaan pengusaha disimpan di Indonesia. Di luar negeri ada, tapi mereka lebih ke arah bisnis. Nah, kecuali bukan pebisnis, kalau bukan pebisnis untuk menyelamatkan saja," tuturnya.

Berdasarkan keterangan Suryadi mengenai masih banyak pengusaha yang menaruh kekayaannya di luar negeri, terbukti dari data yang diperoleh melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berhasil dihimpun melalui Automatic Exchange of Information (AEoI) sejak 2018.

DJP mencatat, melalui AEoI itu sebanyak Rp 2.742 triliun dari yurisdiksi partisipan (inbound) dan Rp 3.574 triliun dalam negeri. Berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, tertera bahwa data tersebut telah diklarifikasi kepada wajib pajak. Hanya saja ada yang belum berhasil.

Penyandingan antara data saldo keuangan dengan harta setara kas Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi menunjukkan, data yang telah diklarifikasi dalam SPT senilai Rp 5.646 triliun dimiliki oleh 7795 ribu wajib pajak. Selanjutnya masih dalam kategori proses klarifikasi alias belum berhasil adalah 131 ribu wajib pajak dengan nilai harta Rp 670 triliun.

Secara khusus, untuk data penghasilan wajib pajak dari pertukaran yurisdiksi partisipan, meliputi dividen, bunga, penjualan dan penghasilan lain ketika disandingkan dengan data penghasilan luar negeri, ditemukan data yang telah diklarifikasi sebesar Rp 7 triliun (6 ribu wp) dan belum diklarifikasi Rp 676 triliun (50 ribu wp).