Tahun Depan, Pemerintah Mulai Suntik Vaksin Booster Berbayar
Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan booster vaksin atau suntikkan dosis ketiga Covid-19 yang akan diberikan pada 2022 tidak gratis alias berbayar.
Budi menjelaskan, pemerintah hanya akan menanggung biaya vaksin Covid-19 pada warga yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Selain dari peserta PBI, warga harus membayar untuk mendapat booster vaksin Covid-19.
"Kita sudah bicarakan dengan pak Presiden, prioritas booster vaksin itu lansia dulu, baru nanti yang akan ditanggung oleh negara [biayanya] adalah peserta PBI. Jadi nanti, anggota DPR yang penghasilannya cukup, bayar sendiri booster-nya," kata Budi dilansir dari cnnindonesia.com, Rabu (10/11).
Dia juga menjelaskan rencana pemberian booster vaksin Covid-19 pada 2022. Dalam paparannya, Budi mengatakan setiap orang yang ingin mendapat vaksin booster bisa memilih sendiri jenis vaksin Covid-19 yang akan digunakan.
Sementara ini, pilihan booster vaksin Covid-19 yakni Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Sinopharm.
Namun Budi menyebut pihaknya masih melakukan uji klinis dengan perguruan tinggi untuk pemberian vaksin berbeda jenis. Kemenkes masih mencari tahu tingkat efektivitas booster vaksin Covid-19 jika diberikan dalam satu merek yang sama, atau berbeda merek.
"Booster kita sedang melakukan uji klinis dengan perguruan tinggi, jadi istilahnya homologus (satu merek) atau hereteologus (beda merek). Diharapkan akhir Desember ini selesai," ucap Budi.
Lebih lanjut dia juga menyampaikan bahwa vaksin booster baru akan diberikan jika vaksinasi Covid-19 dosis kedua di Indonesia sudah melebihi 50 persen populasi. Diprediksi, Indonesia dapat mencapai target tersebut pada akhir Desember ini.
"Hitungan kami di akhir Desember itu mungkin 59 persen kita bisa capai dua dosis, dan 80 persen sudah dapat vaksin pertama. Setelah itu kita berikan booster di tahun 2022," tuturnya.
Sebelumnya vaksin Covid-19 booster di Indonesia hanya diberikan untuk tenaga kesehatan (nakes) karena berisiko tinggi tertular. Namun booster vaksin untuk nakes ini pun masih belum merata.
Kemenkes mencatat masih ada nakes di wilayah Papua yang sama sekali belum mendapat suntik vaksin dosis tiga.
Selain di dalam negeri, pemberian dosis ketiga vaksin Covid-19 juga menuai polemik di ranah global karena tak sesuai dengan prinsip keadilan vaksin (vaccine equity). Pasalnya banyak orang di negara dunia ketiga yang belum mendapat vaksin dosis pertama.
Berita Lainnya +INDEKS
Banjir Bandang Terjang Kabupaten Solok, 32 Warga Mengungsi
Banjir bandang menerjang kawasan Bandar Baliang, Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus dan Nagari .
Rombongan Warga Ditodong di Trans Wamena-Nduga, Sopir Masih Ditahan
Rombongan masyarakat yang disebut bepergian bersama Tomi Gwijangge dilaporkan mengalami intimidas.
Lima Hari Tersesat di Hutan Gunung Bedung, Empat Warga Natuna Ditemukan Selamat
Empat warga yang dilaporkan tersesat di kawasan Hutan Gunung Bedung, Kabupaten Natuna, akhirnya d.
Mafirion Desak Agrinas Selektif Pilih Mitra KSO, Jangan Biarkan Konflik Perkebunan Berulang
PEKANBARU - Anggota DPR RI Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan Riau II H Mafirion meminta PT Agrinas.
Destry Damayanti Ditunjuk Jadi Gubernur Sementara BI, Jaga Stabilitas Rupiah dan Sistem Keuangan
PEKANBARU - Bank Indonesia (BI) memastikan roda kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan .
PWI Polisikan Hotman Paris, Diduga Hina Profesi Wartawan
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat resmi melaporkan Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jay.








