Menteri PPPA Minta Maaf soal Usul Gerbong KRL Wanita Pindah Ditengah
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meminta maaf atas pernyataan kontroversial yakni mengusulkan gerbong wanita di KRL dipindah ke tengah. Pernyataan itu disampaikan Arifah usai kecelakaan maut kereta di Stasiun Bekasi Timur.
Arifah mengaku pernyataannya itu tidak sensitif.
"Terkait pernyataan saya paskainsiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat," kata Arifah mengutip akun resmi KemenPPPA, Rabu (29/4).
"Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti dan tidak nyaman atas pernyataan tersebut," sambungnya.
Arifah menjelaskan tidak ada maksud dari ucapannya itu untuk membandingkan keselamatan masyarakat. Dia menegaskan keselamatan perempuan dan laki-laki harus menjadi prioritas.
"Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu, baik perempuan maupun laki-laki," jelas Arifah.
Dia menambahkan, saat ini fokus dari pemerintah ialah memberikan penanganan kepada para seluruh korban.
"Saat ini, prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik kepada seluruh korban, baik yang meninggal dunia, maupun yang mengalami luka-luka," jelas Arifah.
Sebelumnya Arifah mengusulkan gerbong KRL wanita ditempatkan di tengah rangkaian. Usulan itu buntut tabrakan maut kereta api di Bekasi Timur.
"Tapi dengan peristiwa ini, kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah," ujar Arifah kepada wartawan setelah menjenguk korban di RSUD Bekasi, Selasa (28/4).
Berita Lainnya +INDEKS
Menaker Teken Aturan Pembayaran THR Keagamaan 2026
PEKANBARU - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/3/H.
Mendagri Instruksikan Pemerintah Daerah Sukseskan Gerakan Indonesia ASRI
PEKANBARU - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE).
Pemerintah Blokir Akses AI Grok
Kementerian Komunikasi dan Digital mengumumkan langkah drastis dengan memutuskan akses sementara .
Bantuan dari Luar Negeri Masuk ke Sumatra Kena Pajak Bencana
Bantuan luar negeri untuk Aceh, seperti barang kemanusiaan akibat bencana, dikenakan pajak impor .
Legislator Minta OJK Hapus Aturan Tagih Utang Lewat Debt Collector
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus Pasal 44 ayat (.
PWI Pusat Prihatin Pencabutan Kartu Liputan Istana Wartawan CNN Indonesia
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyampaikan keprihatinan atas pencabutan kartu liputan .








