Prabowo Akan Pangkas Subsidi BBM dan Elpiji 3 Kg untuk Makan Siang Gratis

Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, bakal memangkas subsidi bahan bakar minyak atau BBM dan elpiji 3 kilogram demi mewujudkan program yang diusungnya, yakni makan siang gratis.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, mengatakan dengan adanya pemotongan subsdi BBM dan elpiji 3 kg, maka penerima subsidi di sektor tersebut akan dibatasi.

Menurut Eddy, hal tersebut dilakukan karena penerima subsidi BBM dan elpiji 3 kg selama ini dinilai tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu.
 
"Jadi, subsidi energi kita tahun lalu itu Rp500 triliun. Tahun ini Rp350 triliun,” kata Eddy dikutip dari Kompas.com pada Jumat (16/2/2024). 

“Porsi terbesar dari subsidi energi itu adalah subsidi untuk pertalite dan elpiji 3 kg. Tetapi, yang menikmati pertalite dan elpiji 3 kg 80 persennya itu masyarakat mampu.”

Eddy pun menekankan bahwa pihak yang menikmati subsidi energi tersebut selama ini justru orang-orang kaya.

Karena sebab itulah, kata dia, perlu dilakukan efisiensi terkait subsidi energi agar anggarannya bisa dipangkas dan dialihkan ke program makan siang gratis.

"Kita evaluasi dulu pemberian subsidi energi itu untuk kita bisa lakukan efisiensi,” ujar politikus Partai Amanat Nasional atau PAN itu.

Eddy membeberkan untuk melakukan efisiensi hal pertama yang dlakukan adalah membenahi data penerima subsidi energi. 
 
“Data penerima subsidi energi itu harus kita sempurnakan. Jadi yang berhak itu siapa? Misalkan saja, kaum miskin. Kedua yayasan, yayasan di bidang kemanusiaan. Ketiga misalnya UMKM. Itu berhak," tuturnya.

Selanjutnya, Eddy mengatakan, bahwa aturan mengenai penerima subsidi energi juga perlu diperkuat.

Dengan begitu, ke depan tidak bisa sembarang orang membeli pertalite dan elpiji 3 kg. 

Sementara selama ini, kata dia, siapapun bisa membeli BBM jenis pertalite dan elpiji 3 kg. "Jadi yang harus kita lakukan penguatan di bidang aturan hukumnya. Di situ nanti kemudian dalam aturan hukumnya itu dibuat kriteria yang berhak menerima subsidi energi itu siapa,” ucap Eddy.

Selanjutnya, Eddy mengatakan, bahwa aturan mengenai penerima subsidi energi juga perlu diperkuat. Dengan begitu, ke depan tidak bisa sembarang orang membeli pertalite dan elpiji 3 kg. Sementara selama ini, kata dia, siapapun bisa membeli BBM jenis pertalite dan elpiji 3 kg.

"Jadi yang harus kita lakukan penguatan di bidang aturan hukumnya. Di situ nanti kemudian dalam aturan hukumnya itu dibuat kriteria yang berhak menerima subsidi energi itu siapa,” ucap Eddy.

“Dan kemudian buat sanksi, sanksi bagi yang tetap membeli energi bersubsidi atau sanksi bagi orang yang menjual energi subsidi itu kepada umum.”

Eddy menambahkan bahwa jika kebijakan ini diterapkan, otomatis kebutuhan untuk subsidi energi akan berkurang, sehingga bisa menghemat anggaran negara.
 
“Kalau subsidi energi kebutuhan berkurang, artinya itu merupakan penghematan APBN, yang mana kemudian penghematan kan bisa dipakai untuk membiayai program yang lain,” ujarnya.
 
“Itu maksud saya. bukan memangkas subsidi BBM untuk makan siang gratis.”

Lebih lanjut, Eddy pun menegaskan bahwa tidak akan ada pemangkasan subsidi energi yang kemudian membuat harga BBM naik. 

Sebab, fokus yang akan dilakukan adalah efisiensi dengan membatasi jumlah orang yang bisa menerima subsidi.

"Itu bukan pemangkasan BBM. Saya enggak pernah bilang pemangkasan BBM, gitu. Yang saya katakan adalah kita lakukan efisiensi di bidang penyaluran subsidi energi. Subsidi energi, bukan subsidi BBM," ujar Eddy.

"Saya katakan, efisiensi di bidang subsidi energi. Kan saya pimpin Komisi VII DPR, jadi saya tahu apa yang bisa dipangkas, apa yang enggak.”

Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo mengatakan, dirinya sudah mengonfirmasi kabar tersebut kepasa Eddy.

Dia mengatakan, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut tidak pernah menyatakan pemangkasan subsidi energi dan BBM demi program makan siang gratis.

"Saya sudah konfirmasi ke mas Eddy Soeparno, yang bersangkutan tidak pernah mengatakan Prabowo-Gibran akan memangkas subsidi BBM. Apalagi, untuk membiayai program makan siang gratis," kata Drajad saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/2/2024).

Drajad mengatakan, Eddy merupakan pimpinan di Komisi VII DPR yang memiliki mitra kerja di sektor energi. Karenanya, kata dia, Sekjen PAN tersebut memahami efisiensi BBM

"Yang bersangkutan (Eddy Soeparno) pimpinan Komisi 7 DPR, jadi tahu betul di mana sumber peningkatan efisiensi subsidi tanpa harus mengurangi subsidi BBM," ujarnya.

Lebih lanjut, Drajad memastikan, anggaran program makan siang dan susu gratis bukan dari pemotongan pos APBN yang sudah ada.

Program tersebut, kata dia, akan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan baru yang selama ini belum terkoleksi dan tanpa harus menaikkan tarif pajak.

"Saya pernah sebutkan dua sumber yang relatif kecil yaitu, hak negara yang sudah inkracht. Angkanya dulu minimal Rp 90 triliun, kedua, perubahan satu peraturan yang bisa merilis Rp 116,4 triliun, ini hitungan pertengahan tahun 2023. Sekarang kemungkinan lebih besar," ucap dia.