Ketua Komisi III DPRD Riau Soroti Penunjukan Direktur PT SPR, Dinilai Sarat Kepentingan Politik

PEKANBARU - Penetapan jajaran Komisaris dan Direktur PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) oleh Pemerintah Provinsi menuai sorotan tajam dari legislatif. Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri, menilai penunjukan Direktur PT SPR masih kental dengan aroma politik ketimbang mengedepankan profesionalisme.

Penetapan tersebut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang digelar di kantor PT SPR, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Selasa (26/5/2026).

Edi Basri menegaskan, jauh sebelum proses seleksi digelar, Komisi III DPRD Riau sudah mengingatkan agar sosok yang memimpin Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) benar-benar memiliki jiwa entrepreneurship dan kemampuan profesional dalam mengelola perusahaan.

“Sejak awal kami sudah menyampaikan, yang dibutuhkan BUMD itu sosok yang punya jiwa pengusaha dan profesionalitas tinggi. Tujuannya agar perusahaan daerah mampu bersaing dan sehat secara bisnis,” kata Edi.

Namun, menurutnya, hasil yang muncul justru belum mencerminkan harapan tersebut. Ia mengaku belum melihat rekam jejak kuat Direktur PT SPR yang baru, Muhammad Haris, dalam dunia usaha maupun keberhasilan konkret di sektor bisnis.

Politisi Gerindra itu bahkan menilai, proses penunjukan direktur kali ini terkesan tidak lepas dari pengaruh kekuatan politik.

“Yang kita harapkan itu pengusaha murni dan sukses di bidangnya. Tapi dari tiga calon yang muncul kemarin, tidak terlihat sosok entrepreneurship yang benar-benar pure. Kesan yang muncul sekarang, penunjukan ini masih karena kekuatan politik,” tegasnya.

Kritik ini sekaligus menjadi sinyal keras terhadap tata kelola BUMD di Riau yang selama ini kerap disorot karena dinilai lebih banyak menjadi ruang kompromi politik dibanding mesin penggerak ekonomi daerah.

Menurut Edi, PT SPR membutuhkan figur yang benar-benar memahami dunia bisnis dan mampu membawa perusahaan keluar dari berbagai persoalan yang selama ini membelit BUMD tersebut. Bukan sekadar figur hasil kompromi kekuasaan.

Meski demikian, Komisi III DPRD Riau belum mengambil langkah politik lebih jauh. Pihaknya memilih menunggu dan mengevaluasi program kerja direksi baru dalam beberapa waktu ke depan.

“Kita lihat dulu kinerjanya ke depan. Nanti akan terlihat apakah mampu membawa perubahan atau tidak,” tutupnya.