OJK Awasi 16 Lembaga Bermasalah, 8 Asuransi 8 Dana Pensiun
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP) yang menghadapi persoalan.
Hingga 24 Agustus 2026, OJK menerapkan pengawasan khusus terhadap 16 lembaga, terdiri atas 8 perusahaan asuransi dan reasuransi serta 8 dana pensiun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi lembaga jasa keuangan sekaligus menjaga kepentingan pemegang polis dan peserta.
Menurut Ogi, pengawasan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap menempatkan kepentingan konsumen sebagai perhatian utama.
Langkah pengawasan khusus itu menjadi bagian dari upaya OJK menjaga stabilitas industri PPDP di tengah kinerja sektor yang bergerak tidak seragam.
Industri asuransi masih mencatat pertumbuhan aset dan premi secara tahunan, sementara dana pensiun menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat. Sebaliknya, aset perusahaan penjaminan masih mengalami kontraksi.
Ditengah kondisi tersebut, penguatan permodalan menjadi salah satu pekerjaan utama industri PPDP. OJK terus mendorong perusahaan memenuhi ketentuan minimum ekuitas yang dipersyaratkan hingga akhir 2026.
"Pengawasan terhadap lembaga yang bermasalah dan pengetatan ketentuan permodalan menjadi langkah OJK untuk memastikan industri tetap sehat sekaligus memperkuat perlindungan terhadap pemegang polis dan peserta," kata Ogi.
Berita Lainnya +INDEKS
OJK Minta Penjelasan BRI soal Aktivitas Penagihan di Hari Libur
PEKANBARU - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau meminta klarifikasi kepada manajemen Bank .
Kepengurusan BRKS Jadi PR Kepala Baru OJK Riau
PEKANBARU - Persoalan kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) men.
BI Dorong UMKM Riau Naik Kelas Lewat Sertifikasi Halal
PEKANBARU - Bank Indonesia terus mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di R.
Anggaran KUR Disiapkan Rp400 Triliun, OJK Perkuat Pengawasan Penyaluran
PEKANBARU - Pemerintah menyiapkan peningkatan anggaran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi .
OJK Riau Kejar Target Inklusi Keuangan 98 Persen pada 2045
PEKANBARU - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesi.
Kredit Perbankan Riau Tembus Rp115,89 Triliun, Tumbuh Hampir 10 Persen
PEKANBARU - Penyaluran kredit perbankan di Provinsi Riau menunjukkan pertumbuhan positif. Nilainy.








