• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Komoditas
  • Peristiwa
  • Organisasi
  • Ekonomi
  • Tekno
  • Komunitas
  • Otomotif
  • Daerah
    • Meranti
    • Kuansing
    • Inhil
    • Inhu
    • Rohil
    • Rohul
    • Dumai
    • Bengkalis
    • Siak
    • Pelalawan
    • Kampar
    • Pekanbaru
  • More
    • Nasional
    • Olahraga
    • Hukrim
    • Sosbud
    • Ekbis
    • Pendidikan
    • Internasional
    • Video
    • Lifestyle
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Indeks
  • Daerah
  • Nasional
  • Olahraga
  • Hukrim
  • Sosbud
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Internasional
  • Video
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Komunitas
  • Tekno
  • Ekonomi
  • Organisasi
  • Peristiwa
  • Komoditas
  • Pekanbaru
  • Kampar
  • Pelalawan
  • Siak
  • Bengkalis
  • Dumai
  • Rohul
  • Rohil
  • Inhu
  • Inhil
  • Kuansing
  • Meranti
  • Pilihan Editor
  • Terpopuler
  • Indeks
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar

pilihan +INDEKS


  • Home
  • Nasional

Catat, Sederet Bansos Ini Siap Cair Bulan Depan

Redaksi

Jumat, 19 November 2021 12:51:23 WIB
Cetak
Catat, Sederet Bansos Ini Siap Cair Bulan Depan
Ilustrasi bansos (int)

Jakarta - Pemerintah akan mencairkan sederet bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di akhir tahun. Ada jenis bansos yang baru dan juga tambahan nominal dari yang biasanya didapatkan.

Terbaru adalah untuk pelaku sektor pariwisata. Nominal yang diberikan adalah sebesar Rp 600 ribu.

Baca Juga :
  • Logo Garuda Diganti Lobster, Prabowo Cs Masih Sabar
  • Desain Uang Peringatan Rp75.000 Banyak Makna
  • Mahasiswa Kepri Demo Tolak TKA China

"Ada bantuan ke pelaku pariwisata dengan bantuan tunai Rp 600 ribu untuk 3 kali pembayaran," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai menyampaikan hasil sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Selama 1,5 tahun pandemi covid melanda tanah air, sektor pariwisata memang terdampak paling berat. Sektor ini sangat bergantung kepada mobilitas penduduk dan seiring adanya pengetatan, hingga kini belum mampu tumbuh positif.

Secara lebih rinci, Sri Mulyani menyampaikan penerima akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

"Mengenai target dan siapa yang akan mendapatkan dan lokasi akan ditetapkan oleh Menparekraf dan bisa dieksekusi di awal bulan depan," ujarnya.

Penambahan bansos diberikan pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp 300 ribu selama tiga bulan. Bantuan ini akan diberikan pada 694 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Ini membutuhkan surat edaran bersama Kemendagri dan Kemendes dan ini penyesuaian PMK sedang disiapkan," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain BLT Desa, pemerintah juga akan menambah bantuan untuk program Kartu Sembako. Bantuan tersebut akan diberikan sebesar Rp 300.000 selama 3 bulan untuk 1,4 juta KPM.

Airlangga mengatakan, pada tahun ini pemerintah menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan di bawah 10% atau tepatnya 8-9%. Upaya pengentasan kemiskinan akan difokuskan di 35 kabupaten kota di 7 provinsi pada tahun ini.

"Arahan presiden terkait dengan agenda kemisikinan disampaikan bahwa kemiskinan ekstrem tahun 2024 itu targetnya adalah 0%," jelas Airlangga.

Berdasarkan roadmap pengentasan kemiskinan pemerintah, pada 2022 angka kemiskinan ditargetkan berada di kisaran 3-3,5%. Sementara itu, untuk tahun 2023 mendatang ditargetkan menjadi di kisaran 2,3%-3%.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 21/2021 sudah terbit. Penerima BSU diperluas dan akan cair bulan ini dan bulan depan.

Berikut syarat penerima BSU:

- Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK)

- Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2021

- Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan

- Diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.

- Belum pernah menerima program bantuan sosial pemerintah lainnya seperti program kartu prakerja, program keluarga harapan (PKH), atau program bantuan produktif usaha mikro (BPUM).

Lantas, bagaimana cara mengecek apakah Anda mendapatkan BSU atau tidak?

1. Kunjungi laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/#halaman-cek-bsu

2. Pada bagian bawah laman ini ada bagian "Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?" masukkan data yang diminta

3. Centang bagian captcha kemudian klik lanjut.

4. Setelahnya sistem akan menampilkan apakah kamu termasuk penerima subsidi gaji atau tidak.

Bila ingin mengecek apakah penerima subsidi upah atau tidak melalui WhatsApp bisa ke nomor 081380070175 atau link sebagai berikut https://wa.me/6281380070175.

Melalui nomor tersebut, Anda bisa memperoleh informasi kepesertaan, informasi klaim. informasi kanal layman, e-form pengaduan, hinge informasi calon penerima bantuan subsidi upah.


Sumber : cnbcindonesia.com /

[ Ikuti JurnalPekan.com ]


JurnalPekan.com

Berita Lainnya +INDEKS

Nasional

Menteri PPPA Minta Maaf soal Usul Gerbong KRL Wanita Pindah Ditengah

Kamis, 30 April 2026 - 14:38:30 WIB

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meminta maaf atas pernya.

Nasional

Menaker Teken Aturan Pembayaran THR Keagamaan 2026

Rabu, 04 Maret 2026 - 09:38:42 WIB

PEKANBARU - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/3/H.

Nasional

Mendagri Instruksikan Pemerintah Daerah Sukseskan Gerakan Indonesia ASRI

Jumat, 20 Februari 2026 - 10:56:19 WIB

PEKANBARU - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE).

Nasional

Pemerintah Blokir Akses AI Grok

Senin, 12 Januari 2026 - 09:13:20 WIB

Kementerian Komunikasi dan Digital mengumumkan langkah drastis dengan memutuskan akses sementara .

Nasional

Bantuan dari Luar Negeri Masuk ke Sumatra Kena Pajak Bencana

Selasa, 16 Desember 2025 - 09:26:37 WIB

Bantuan luar negeri untuk Aceh, seperti barang kemanusiaan akibat bencana, dikenakan pajak impor .

Nasional

Legislator Minta OJK Hapus Aturan Tagih Utang Lewat Debt Collector

Ahad, 12 Oktober 2025 - 11:43:44 WIB

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus Pasal 44 ayat (.

tulis komentar +INDEKS



Terkini +INDEKS

Pengurus PWI Sulawesi Utara Dilantik
13 Mei 2026
Polsek Minas Cek Tanaman Jagung Pipil Usia 35 Hari di Minas Timur
13 Mei 2026
Gubernur Lemhannas: Media dan Jurnalis Punya Peran Strategis dalam Jaga Ketahanan Nasional
13 Mei 2026
Kelapa Sawit Mitra Plasma Minggu Ini Jadi Rp3.900
12 Mei 2026
IKATANI Resmi Dilantik, Siap Tumbuh dan Berdampak bagi Masyarakat
12 Mei 2026
Tiga Pemain PSPS Pekanbaru Masuk Nominasi Best Liga 2
12 Mei 2026
Wakapolsek Minas Cek Kesiapan Lahan 1 Hektare untuk Penanaman Jagung
12 Mei 2026
Aksi Cepat Tim Gabungan DLHK dan Satpol PP Tindak Lanjuti Aduan Masyarakat
12 Mei 2026
Pemerintah Pekanbaru Rencana Bangun Ruang Publik di Jalan Sudirman Ujung
12 Mei 2026
Rangkaian HPN 2026, PWI Riau Gelar Trofeo Sepakbola Mini
11 Mei 2026

Terpopuler +INDEKS

  • 1 ARYADUTA, RS Zainab Dukung Ibu Hamil Lebih Sehat dan Kuat
  • 2 BATIQA Hotel Pekanbaru Hadirkan Promo Menginap Harga Terjangkau
  • 3 CDN Riau Tingkatkan Kapasitas Karyawan Lewat Kontes Layanan Honda 2026
  • 4 Pekanbaru Masih Dihadapkan Persoalan Banjir, Ini Kata Wakil Walikota
  • 5 Komunitas 90 Faperika Unri Bangun Silaturahmi lewat Reuni ke-36
  • 6 City Rolling Motor Listrik Honda, Wujudkan Perjalanan Ramah Lingkungan di Pekanbaru
  • 7 Dispora Pekanbaru Siapkan Iven Skala Nasional

Ikuti Kami

Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Pemberitaan
Info Iklan
Kontak
Disclaimer

JurnalPekan.com ©2020 | All Right Reserved