Bendahara Sekolah Swasta di Inhil Datangi Pajak Tembilahan
Wajib Pajak dari Sekolah Swasta Pendidikan Ma’ruf di Dusun Sumber Sari, Simpang Kateman, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir melakukan konsultasi perpajakan di Kantor Pajak Tembilahan, belum lama ini.
Konsultasi ini membahas kewajiban pelaporan melalui Coretax serta perbedaan perlakuan antara sekolah swasta dan sekolah negeri dalam sistem perpajakan.
Perlu diketahui, Pelangiran merupakan salah satu kecamatan terjauh dari pusat kota Tembilahan, dengan akses transportasi darat dan air yang terbatas. Meski demikian, pengurus sekolah tetap hadir langsung demi mendapatkan kejelasan terkait kewajiban perpajakannya.
Konsultasi diterima oleh petugas layanan Kantor Pajak Tembilahan dan berlangsung secara tatap muka. Wajib Pajak mengungkapkan kebingungannya terhadap penggunaan aplikasi Coretax, terutama dalam konteks pengelolaan bukti potong dan penerbitan billing atas kegiatan operasional lembaga pendidikan non-negeri.
Dalam sesi asistensi, Petugas pajak David Nathan Utomo menjelaskan bahwa sekolah swasta, sebagai entitas non-pemerintah, memiliki kewajiban perpajakan yang berbeda dengan sekolah negeri.
"Sekolah swasta wajib mendaftarkan diri ke DJP dan menggunakan Coretax untuk membuat bukti potong PPh, serta menyusun dan membayar billing atas kewajiban tersebut," kata David.
Sementara itu, sekolah negeri umumnya terintegrasi dalam sistem keuangan daerah dan memiliki mekanisme pelaporan yang diatur terpisah oleh instansi pemerintah terkait.
Konsultasi juga mencakup tata cara penggunaan aplikasi Coretax, termasuk langkah aktivasi, pembuatan user, serta proses penerbitan bukti potong dan SSP secara elektronik. Petugas mengarahkan agar pengurus sekolah secara rutin melakukan pelaporan dan pembayaran tepat waktu guna menghindari sanksi administratif.
Melalui konsultasi ini, perwakilan sekolah swasta tersebut semakin paham atas kewajibannya sebagai subjek pajak, sekaligus mendukung kepatuhan perpajakan di sektor pendidikan.
Kantor Pajak Tembilahan juga terus membuka ruang komunikasi bagi masyarakat melalui layanan tatap muka maupun daring.
Berita Lainnya +INDEKS
Rakyat Tercekik Teror Pinjol Makin Brutal, DPR Desak OJK untuk Bertindak
Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna H Laoly menegaskan, pelaku teror dari pinjaman online (Pinjol).
OJK Klaim Sudah Sampaikan Ribuan Edukasi Keuangan Hingga April
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim hingga April 2026 telah melakukan 1.252 edukasi keuangan y.
Jelang Batas Akhir Relaksasi, Kanwil DJP Riau Gencarkan Kelas Pajak Coretax Gratis untuk WP
PEKANBARU - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau mengintensifkan upaya eduk.
Percepat Program 3 Juta Rumah, OJK Hapus Laporan Hutang Dibawah Rp1 Juta
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penuh upaya percepatan program prioritas pembangunan nasio.
Ajak Generasi Muda Melek Keuangan, OJK Bekali Mahasiswa Unri Ilmu Pembiayaan Digital
PEKANBARU - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dikalan.
Kinerja Keuangan Terjaga, Jamkrindo Perluas Dukungan bagi UMKM dan Koperasi
PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), anggota Holding Indonesia Financial Group (IFG) mencatat.








